Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Riau, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI gelar Focus Group Discussion

fgd

Pekanbaru-Kamis (09/06/2016) bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion tentang inventarisasi materi Prolegnas RUU prioritas tahun 2017.

Acara yang di buka oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMRI, Jupendri, S.Sos., M.Ikom., mewakili Rektor UMRI tersebut dihadiri oleh civitas akademika UMRI, akademisi dan mahasiswa dari Universitas di pekanbaru, Organisasi pemuda dan juga perwakilan dari Lembaga Adat Melayu Riau.

Dari pihak DPD RI hadir Djasarmen purba, S.H.(dapil Kepri), Hj. Intsiawati ayus, S.H.(dapil Riau), Prof Hj. Damayanti lubis (dapil Sumut), Ir. Anang prihartono (dapil lampung), Syafrudin atasoge (dapil NTT), Hj. Asmawati S.E., M.M (dapil Sumsel), Herry erfian S.T (dapil Babel).

Turut hadir sebagai narasumber Akademisi UIR Husnu abadi S.H., M.Hum. Dr. Elviandri dari UIN Suska Riau dan Dr. Hasanudin dari Universitas Riau.

Saat menyampaikan sambutan, Djasarmen purba, S.H selaku wakil ketua PPUU mengharapkan acara ini dapat memberikan masukan bagi para senator dalam menyusun Rancangan Undang-Undang. karena pasca terbitnya keputusan MK tahun 2014 DPD harus diikutsertakan dalam pembahasan UU.

Intsiawati ayus, S.H., M.H. saat memaparkan materi tentang prolegnas mengatakan bahwa tahun 2014 telah disahkan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan yang merupakan Inisiatif DPD RI. “untuk Prolegnas prioritas tahun 2016 DPD mengusulkan RUU wawasan nusantara dan RUU ekonomi kreatif” lanjut senator asal Provinsi Riau tersebut.

Dr. Elviandri meyampaikan tentang perlunya regulasi tentang penyiaran agar generasi mendatang terjaga dari konten negatif yang sangat memprihatinkan seperti di media televisi saat ini. sementara itu, Dr. Husnu abadi S.H., M.Hum menyoroti tentang ketidakberdayaan Indonesia dalam menghadapi tekanan asing terutama korporasi asing dalam pembuatan suatu undang-undang. bagaimana saat ini ritel asing menjamur sampai ke kecamatan, bersaing dengan pedagang lokal.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari Lembaga Adat melayu Riau memberikan masukan tentang banyaknya hutan Riau yang dikuasai oleh perusahaan terutama perusahaan kertas, bahaya narkoba yang sudah mengancam sampai ke pelosok, dan perlunya perjuangan para senator untuk daerah otonomi baru di propinsi Riau.

Menanggapi itu, anggota DPD RI Syafrudin atasoge mengatakan bahwa dari komite I DPD RI sudah memperjuangkan RPP untuk pembentukan Daerah otonomi baru tersebut. “kami mendukung itu” pungkas senator penggemar musisi Ebiet.G.ade tersebut.

Menutup acara Satria utama batubara, selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan PPUU DPD RI kepada UMRI selaku tuan rumah penyelenggaraan FGD ini. “dengan harapan acara ini memberikan tambahan wawasan tentang lembaga yang merupakan representasi masyarakat daerah di senayan tersebut, terutama bagi para mahasiswa.”tutup pria yang juga aktif di bidang hukum dan advokasi PWI riau tersebut.  (iq7)

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Beri kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Riau

civitas akademika UMRI bersama Rektor UMJ

Pekanbaru–Kamis (24/03/2016), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau (FH UMRI) menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. Bertempat di Aula kampus I UMRI, Acara ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakata).

Rektor UMRI, Dr. H. Mubarak, M.Si., dalam sambutannya mengharapkan civitas akademika UMRI dapat memanfaatkan kuliah umum ini untuk menambah pengetahuan, terutama bagi Fakultas Hukum. Dan menjadikan motivasi untuk mengejar proses reakreditasi fakultas termuda di Universitas Muhammadiyah Riau tersebut.

Dalam penyampaian materinya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut mengungkapkan tentang urgensi pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini merupakan warisan pemerintahan kolonial belanda, dirasa sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan penegakan hukum daan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

“Pembaharuan hukum menetukan arah pembentukan watak bangsa, dari satu kondisi real menuju kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial budaya masyarakat secara terncana. Pembaharuan hukum berarti mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik, bukan sekadar mengadakan perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemasan nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sesungguhnya,” lanjut akademisi kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatan, 20 Juli 1962, tersebut.

Sebagai penutup pemaparan materinya, lulusan Strata 3 Universitas Islam Indonesia dan Strata 2 Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa pembaharuan KUHP yang ada saat ini akan membawa perubahan yang signifikan, karena akan berupaya mengakomodir kepentingan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat modern dan merupakan penataan ulang yang diperlukan dalam konstelasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat undang-undang di luar KUHP (dalam bentuk lex specialis) dan mengatur hal lain atau belum diatur dalam KUHP maka undang-undang tersebut dapat berlaku.

Kuliah umum ini ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan pemateri, dipimpin moderator H. Aksar, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum UMRI yang juga menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum. (Iq7)